Analisis Pengaruh Tarif Pajak Dan Adopsi Ifrs Terhadap Foreign Direct Investment (Fdi) Pada Negara-Negara Berkembang Di Asia

//Analisis Pengaruh Tarif Pajak Dan Adopsi Ifrs Terhadap Foreign Direct Investment (Fdi) Pada Negara-Negara Berkembang Di Asia

Analisis Pengaruh Tarif Pajak Dan Adopsi Ifrs Terhadap Foreign Direct Investment (Fdi) Pada Negara-Negara Berkembang Di Asia

Florency Marbun, Dwi Martani

  1. Program Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta
  2. Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta

E-mail: flomarbun@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif pajak dan adopsi IFRS terhadap Foreign Direct Investment (FDI) pada negara-negara berkembang di Asia dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel. Penelitian ini dilakukan pada 22 negara berkembang di Asia dengan objek penelitian yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak di suatu negara berpengaruh negatif terhadap arus masuk FDI, begitu juga tingkat adopsi IFRS yang dilakukan oleh negara-negara berkembang di Asia berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI di negara tersebut. Kebijakan negara dalam menentukan tarif pajak dan keputusan melakukan adopsi IFRS memberikan suatu institutional advantage, yang menjadi nilai tambah bagi negara tersebut di mata investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan FDI.

Analysis Effect of Tax Rate and IFRS Adoption on Foreign Direct Investment in Asian Developing Countries

Abstract

This study analyzed the effect of the tax rate and IFRS adoption on the Foreign Direct Investment (FDI) in Asian developing countries by using descriptive analysis and panel data regression. This study was conducted in 22 Asian developing countries, with the object of study is from 2005 to 2013. The results showed that the tax rate in a country made negative impact on FDI inflows. IFRS adoption by the Asian developing countries has a positive impact on the FDI inflows. The government’s policy in determining the tax rate and the decision in IFRS adoption provide an institutional advantage, which is become an added value to support the investor’s decision on transferring FDI to the country

Key words: tax rate, IFRS adoption, FDI, developing countries, Asia, data panel regression

Pendahuluan

Globalisasi yang terjadi kini menyebabkan pisah batas antarwilayah negara menjadi semakin hilang. Kemudahan transaksi lintas negara dan kemudahan dalam transfer modal serta teknologi antar negara mendorong perusahaan untuk tidak lagi hanya melakukan kegiatan usaha di dalam negeri, namun secara aktif juga merambah pasar luar negeri, salah satunya dengan melakukan penanaman modal langsung di negara selain negara domisili (Foreign Direct Investment/FDI). Bagi negara penerima modal, FDI dipandang sebagai salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi (Hansen dan Rand, 2006). Khususnya di negara-negara berkembang, FDI menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Sebagian besar kemajuan ini disebabkan oleh adanya transfer teknologi dan transfer pengetahuan yang menggiring pertumbuhan produktivitas modal dan tenaga kerja di negara penerima modal, seiring dengan arus masuk FDI.

Berdasarkan World Investment Report 2015, negara-negara berkembang di Asia merupakan regional yang menjadi sasaran FDI terbesar di dunia. Pada tahun 2014, arus masuk FDI ke negara-negara berkembang di Asia memiliki porsi 40% dari seluruh arus masuk FDI di dunia (UNCTAD, 2015). Pemerintah di negara-negara berkembang secara aktif ingin menarik modal asing masuk ke wilayahnya dengan memberikan berbagai insentif, salah satunya melalui tarif pajak. Pemerintah suatu negara memberikan insentif kepada pemberi modal berupa pengurangan pajak maupun tarif pajak yang rendah. Tren penurunan tarif pajak ini terlihat di beberapa negara misalnya Indonesia dengan tarif pajak badan 28% pada tahun 2009 turun menjadi 25% di tahun 2010. Filipina dengan tarif pajak sebesar 35% pada tahun 2008 turun menjadi 30% pada tahun 2009. Hingga kini terdapat beragam hasil penelitian mengenai hubungan antara tarif pajak dan FDI dalam literatur empiris. De Mooij dan Enderveen (2005) menemukan pengaruh negatif antara tarif pajak dan FDI, sedangkan Slemrod (1991) dan Hunady (2014) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI. Dalam hal tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan bagi keputusan investor untuk melakukan investasi (Hunady, 2014), tentu insentif ini menjadi tidak efektif. Sementara porsi pajak yang menjadi penerimaan negara tersebut berkurang, namun investasi asing yang masuk ke negara tersebut juga tidak bertumbuh. Hal ini menjadi trade off yang tidak seharusnya dialami oleh pemerintah.

Selain mempertimbangkan pengaruh beban pajak sebagai bagian yang mempengaruhi FDI, investor juga memperhatikan bagaimana kualitas laporan keuangan dapat dihasilkan oleh perusahaan di suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah standar akuntansi yang berlaku di setiap negara (Barth et al., 2007). Dengan semakin hilangnya batas antar negara, kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi dan penggunaan standar akuntansi yang berlaku secara internasional semakin besar. Harmonisasi akuntansi akan dapat meningkatkan komparabilitas, sehingga laporan keuangan lebih dapat diandalkan (Aljifri dan Khasharmeh, 2006). IFRS sebagai standar internasional telah diterapkan oleh sejumlah negara di dunia, dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda. Kathryn (2005) telah mendokumentasikan lebih dari 100 negara yang telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2005 baik secara mandatory maupun voluntary.

Pengaruh adopsi IFRS terhadap arus masuk FDI telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam tingkat perusahaan maupun tingkat negara. Penelitian-penelitian ini juga menunjukkan hasil yang beragam. Marquez (2011) dan Gordon (2012) menemukan hubungan positif antara keputusan negara melakukan adopsi IFRS dan arus masuk FDI, sedangkan Lasmin (2012) dan Nnadi (2015) menemukan hubungan negatif antara adopsi IFRS dan FDI.

Pentingnya peranan FDI dalam pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang, telah menarik perhatian para peneliti untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi FDI. Insentif berupa penurunan tarif pajak serta penerapan standar akuntansi internasional merupakan beberapa nilai tambah bagi suatu negara dalam mempromosikan wilayahnya sebagai sasaran FDI di mata investor asing. Untuk itu, penelitian ini akan menguji pengaruh tarif pajak dan adopsi IFRS terhadap arus masuk FDI di negara-negara berkembang di Asia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal pengukuran tingkat adopsi IFRS. Sebagian besar penelitian terdahulu membagi pengukuran adopsi IFRS menjadi dua yaitu: negara dengan adopsi IFRS secara penuh dan negara yang tidak melakukan adopsi IFRS. Pengukuran adopsi IFRS dalam penelitian ini dilakukan dengan scoring. Skor diberikan agar dapat memperhitungkan strategi adopsi IFRS secara bertahap yang sebagian besar dipilih oleh negara-negara berkembang.

Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

 

Foreign Direct Investment (FDI) adalah proses dimana penduduk dari salah satu negara (home country) mempunyai kepemilikan atas aset untuk melakukan kontrol atas produksi, distribusi dan aktivitas perusahaan lain di negara lainnya (Moosa, 2002).  The United Nations World Investment Report yang diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefenisikan FDI sebagai sebuah investasi jangka panjang yang menghasilkan lasting interest dan kontrol oleh suatu entitas ekonomi di suatu negara dalam entitas di negara lain. Istilah investasi jangka panjang dan sifat kontrol ini menjadi pembeda yang mendasar antara FDI dan investasi portofolio lintas negara, karena investasi dalam portofolio tidak mengejar kontrol atau lasting interest. UNCTAD menyatakan menyatakan yang menjadi motif perusahaan multinasional dalam melakukan FDI yaitu: motif menguasai sumber daya (resource-seeking), motif mencari pasar yang luas (market-seeking), dan motif efisiensi (efficiency-seeking).

Dunning (2006) melakukan kajian yang bersifat eklektik dengan menggabungkan tiga perspektif dalam membangun teori mengenai FDI: freedom of choice (Sen, 1999) – structural transformation of societes(Stiglitz, 1998) – institutional (North, 1999). Dengan upaya penggabungan ini, pendekatan Dunning (2006) menjadi pendekatan yang sangat komprehensif, karena bukan hanya melibatkan aspek ekonomi namun juga melibatkan aspek sosial, budaya, politik, hingga lingkungan moral. Pemikiran Dunning (2006) dikenal dengan singkatan OLI (Ownership advantage – Location Advantage – Internalisation advantage). Ownership advantage mengacu pada pemikiran Hymer (1960) tentang perlunya memperkokoh kontrol terhadap investasi yang ditanam. Kontrol tersebut karena investor asing harus memiliki keunggulan yang spesifik jika harus berhadapan dengan investor lokal. Untuk memperkuat keuntungan ownership, maka investor mengkombinasinya dengan kepemilikan input yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh investor lokal. Maka pertimbangan investor asing haruslah pada pemilihan lokasi yang paling menguntungkan (location advantage). Untuk memperkuat keuntungan ownership, location, maka investor asing harus melakukan internalisasi.

Selaras dengan teori paradigma Dunning (2006), aspek perpajakan dan tingkat kualitas laporan keuangan yang terwujud dalam adopsi IFRS yang dilakukan oleh suatu negara dapat mempengaruhi keputusan tersedianya suatu location advantage bagi investor asing yang ingin berinvestasi. Penelitian mengenai pengaruh tarif pajak terhadap FDI banyak mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Hartman (1985) sebagai literatur awal. Hartman (1985) menemukan dampak negarif dari tarif pajak terhadap FDI. Hasil penelitian ini juga seiring dengan penelitian oleh De Mooij dan Enderveen (2005), Talpos dan Vancu (2009), Djankov et al. (2010). Di sisi lain, beberapa peneliti menemukan tarif pajak tidak berdampak signifikan terhadap FDI (Slemrod (1991), Wheeler dan Mody (1992), serta Hunady dan Orviska (2014)).

Devereux dan Griffith (2002) menyatakan bahwa hal yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk terjun ke FDI adalah pertimbangan faktor perpajakan yang akan dihadapi perusahaan tersebut nantinya. Sebuah perusahaan multinasional terlebih dahulu harus memutuskan apakah akan mengakses pasar luar negeri dengan melakukan produksi dalam negeri kemudian melakukan ekspor, atau langsung melakukan produksi di luar negeri (Moosa, 2002). Jika perusahaan memutuskan untuk melakukan produksi di luar negeri, perusahaan harus memutuskan lokasi spesifik yang menyediakan fasilitas produksi dan menghasilkan tingkat pengembalian tertinggi (Dunning, 2006). Atas suatu laba operasi yang diperoleh perusahaan tersebut, semakin rendah beban pajak yang dibayarkan, semakin tinggi tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor. Hal ini akan mendorong investor memilih berinvestasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh sebab itu, untuk menguji dampak tarif pajak terhadap arus masuk FDI, disusun hipotesis:

H1:   Tarif pajak di suatu negara berpengaruh negatif terhadap arus masuk FDI.

Dengan semakin hilangnya batas antar negara yang terlihat melalui pertumbuhan perdagangan internasional dan arus modal internasional yang tinggi, maka kebutuhan terhadap praktik akuntansi internasional semakin besar. Perkembangan standar akuntansi keuangan di dunia semakin mengarah kepada suatu standar tunggal yang mampu melintasi batas negara dan mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan sehingga laporan keuangan akan lebih dapat diandalkan (Aljifri dan Khasharmeh, 2006). Oleh sebab itu, kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi dan penggunaan standar akuntansi yang berlaku secara internasional semakin besar.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, International Accounting Standards Board (IASB) berusaha melakukan harmonisasi standar-standar yang berbeda dengan menerbitkan International Accounting Standards (IASs), yang sekarang dikenal dengan International Financial Reporting Standards (IFRSs). IFRS telah diterapkan oleh sejumlah negara di dunia, dengan tingkat adopsi yang beragam. Adopsi IFRS dapat dilakukan dalam lima tingkatan:

  1. full adoption, dimana suatu negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkankata per kata,
  2. adapted, dimana suatu negara mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi negara tersebut,
  3. piecemeal, dimana suatu negara mengadopsi sebagian nomor IFRS yaitu nomorstandar tertentu dan hanya memilih paragraf tertentu saja,
  4. referenced, dimanasuatu negara menjadikan IFRS sebagai referensi dalam penyusunan standar yangdibuat sendiri oleh badan pembuat standar,
  5. not adoption at all, dimana suatunegara sama sekali tidak mengadopsi IFRS (Media Akuntansi (2005), dalamPanggabean (2007)).

Adopsi IFRS sebagai standar akuntansi internasional dapat menjamin kualitas pelaporan yang tinggi. IFRS disusun berdasarkan principles based standards. Keunggulan principles based standards dibandingkan rule based standards adalah perusahaan dapat mengimplementasikan standar akuntansi sesuai dengan karakteristik khusus yang dimilikinya sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan nilai ekonomis perusahaan. Peranan standar akuntansi terhadap proses dan hasil pelaporan keuangan menunjukkan bahwa penggunaan standar akuntansi internasional memberikan dampak positif bagi pelaporan keuangan dengan semakin meningkatnya komparabilitas dan keandalan laporan keuangan.

Penelitian mengenai hubungan tingkat konvergensi IFRS dan FDI memperoleh hasil yang beragam. Lasmin (2012) dan Nnadi (2015) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara adopsi IFRS dengan arus masuk FDI pada negara-negara berkembang (Lasmin, 2012) dan pada negara-negara Afrika (Nnadi, 2015), sedangkan Gordon (2012) menemukan bahwa pada negara berkembang, adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap FDI. Marquez-Ramos (2008), dengan menggunakan gravity model, menyatakan hubungan kausalitas dimana negara dengan tingkat arus masuk FDI yang tinggi cenderung ingin mengimplementasikan IFRS sebagai konsekuensi, bukan sebagai penyebab. Pada tahun 2011, Marquez-Ramos melanjutkan studi mengenai pentingnya penerapan IFRS dan menyimpulkan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan transparansi dan komparabilitas keuangan dan sebagai hasilnya, dapat meningkatkan FDI dan perdagangan internasional.

Marquez-Ramos (2011) menemukan adanya pengurangan biaya informasi antara negara-negara Eropa setelah mereka melakukan adopsi IFRS, Marquez (2011) juga mengungkapkan kaitan IFRS dalam membangun ‘level of familliarity’ antara perusahaan domestik dan perusahaan asing. Marquez-Ramos (2011) dan Babio-Arcay dan Muino-Vázquez (2005) menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan efek komparabilitas, mengurangi informasi yang asimetris, dan akhirnya mampu meningkatkan aliran investasi asing langsung yang masuk. Oleh sebab itu, untuk menguji pengaruh adopsi IFRS terhadap arus masuk FDI, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2:   Adopsi IFRS pada negara-negara berkembang di Asia berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI.

Selain tarif pajak dan adopsi IFRS di suatu negara, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi FDI yang digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu:

  1. Ukuran Pasar. Semakin besar ukuran pasar domestik di suatu negara diharapkan akan memiliki efek positif terhadap aliran FDI yang masuk ke negara tersebut. (Taylor (2000), Chakrabarti (2001) pada Nunnenkamp dan Spatz, (2002)). Seperti yang dinyatakan dalam literatur UNCTAD yang menyimpulkan motif perusahaan dalam melakukan FDI salah satunya adalah market seeking. Hal ini disebut sebagai horizontal FDI yaitu FDI yang bertujuan mencari pasar baru.
  2. Tingkat Pembangunan Ekonomi. Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di suatu negara dan semakin sejahtera masyarakat diharapkan akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa di negara tersebut. Semakin tinggi daya beli masyarakat di suatu negara selanjutnya dapat menarik aliran FDI yang masuk (Zhu et al., 2012) karena investor asing yang masuk berusaha untuk mengambil kesempatan atas potensi keuntungan yang ada di negara tersebut seperti dinyatakan dalam konsep paradigma Dunning (2005) mengenai behaviour perusahaan multinasional.
  3. Keterbukaan Perekonomia Keterbukaan terhadap perdagangan merefleksikan hubungan perdagangan host country dengan dunia internasional. Diharapkan keterbukaan perdagangan ini memiliki hubungan positif terhadap FDI, khususnya dalam hal kecenderungan FDI yang mencari sumber dan efisiensi untuk berproduksi, faktor keterbukaan perekonomian host country akan menjadi keuntungan bagi investor. Keterbukaan perekonomian berarti semakin sedikitnya batasan atau hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Keterbukaan perekonomian merupakan salah satu faktor institusional yang mampu menarik arus masuk FDI (Buckley et al., 2012; Bartels et al., 2013). FDI dengan motif market seeking akan berkembang pesat di negara yang keterbukaan perekonomiannya tinggi (Akisik, 2008).
  4. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam hal komunikasi dan teknologi (ICT) diperkirakan akan menjadi faktor yang mendorong arus masuk FDI ke negara-negara berkembang. ICT yang berkembang dapat mengurangi biaya produksi juga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. ICT merupakan salah satu faktor determinan FDI di negara berkembang ( Addison dan Heshmati, 2003) dan sebagai determinan utama, ICT membantu perkembangan inovasi dan transparansi yang akhirnya dapat menambah volume investasi. Lebih lagi, ICT juga mampu mengurangi waktu dan menjadi solusi masalah jarak dalam menyelesaikan transaksi, misalnya internet marketing (Economou, 2008).
  5. Level of Governance. Korupsi sebagai proksi tingkat tata kelola di suatu negara juga secara signifikan berkaitan dengan perpindahan modal internasional. Tingkat korupsi menjadi penghambat masuknya arus modal asing. Level korupsi yang tinggi mengarah pada penurunan arus masuk FDI (Wei, 2000; Habib dan Zurawicki, 2002).

Metode Penelitian

 

Negara berkembang yang menjadi objek penelitian ini adalah negara berkembang menurut klasifikasi United Nations Development Programme dalam laporan yang berjudul World Economic and Prospects 2014. Obyek penelitian adalah arus masuk FDI pada tahun 2005 hingga tahun 2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk panel. Pemilihan sampel negara-negara berkembang di Asia didasarkan pada ketersediaan data. Sampel terdiri dari 198 observasi dari setiap variabel yang terdiri dari informasi 22 negara selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Model dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel                                 Deskripi Sumber Data
Variabel Dependen  
 FDI it arus masuk FDI di suatu negara yang diambil dari Balance of Payment untuk negara i di tahun t dibandingkan dengan GDP negara i pada tahun t. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
Variabel Independen  
TAXit Tarif pajak efektif rata-rata di suatu negara (merupakan persentase beban pajak terhadap total income) http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
ADOPTit Skor “2” diberikan untuk negara yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: (1) negara yang telah melakukan adopsi penuh terhadap IFRS, (2) negara yang mewajibkan penggunaan IFRS bagi seluruh perusahaan listed di negaranya, (3) negara yang  memiliki standar akuntansi lokal yang secara substansial telah sesuai dengan IFRS.

Skor “1” diberikan untuk negara yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: (1) negara dimana IFRS diizinkan untuk digunakan secara voluntary sebagai standar pelaporan akuntansi bagi perusahaan di negaranya, (2) negara yang mewajibkan pengggunaan IFRS sebagai standar akuntansi untuk industri tertentu, (3) negara yang dalam penyusunan standar akuntansi lokal merujuk pada IFRS sehingga terdapat beberapa bagian standar lokalnya diadopsi dari IFRS.

Skor “0” diberikan untuk negara yang tidak mengizinkan penggunaan IFRS sebagai standar laporan keuangan di negaranya.

IFRS in your pocket 2005-2013 by Deloitte, IFRS by country oleh Pwc, IFRS-Jurisdiction profile.
Variabel Kontrol  
SIZEit Logaritma natural GDP.GDP merupakan jumlah gross value added oleh semua produsen disuatu negara. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
GDPPCit Logaritma natural dari total GDP perkapita suatu negara. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
OPENNESSit Merupakan jumlah ekspor dan impor dibandingkan dengan GDP di suatu negara. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
ICTit Merupakan jumlah rata-rata pengguna internet (per 100 orang) di suatu negara. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
CPIit Corruption Perception Index di suatu negara. http://transparency.org/cpi

 

Hasil Penelitian

 

Tabel 2 menyajikan rangkuman nilai deskripsi statistik dari masing-masing variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol atas sampel penelitian.

Tabel 2. Statistik Deskriptif 22 Negara Berkembang di Asia

Variable N Mean Median Maximum Minimum Std. Dev.
FDI_GDP 198 0.044 0.031 0.209 -0.004 0.045
TAX 198 31.457 32.400 49.302 11.300 11.842
ADOPT 198 1.333 1.000 2.000 0.000 0.683
SIZE 198 25.782 25.863 29.881 22.978 1.425
GDP_PC 198 14361.710 6105.251 57154.540 485.853 16449.570
OPENNESS 198 101.527 89.735 290.414 32.072 57.889
ICT 198 32.224 27.541 90.004 0.242 24.228
CPI 198 42.465 37.000 94.000 13.000 17.809

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan tabel 2, rasio arus masuk FDI terhadap GDP di tiap negara rata-rata 4,4% dengan nilai minimum -0,4% yaitu Qatar pada tahun 2013 dimana ini merupakan nilai terkecil FDI Qatar sejak tahun 1970 yang menunjukkan jumlah investasi terbalik atau disinvestment terjadi di Qatar pada tahun 2013. Nilai maksimum rasio FDI adalah maksimum 20,9% yaitu Singapore. Selain Singapore, Jordan juga mengalami rasio arus masuk FDI tertinggi pada tahun 2013. Jika ditelusuri rata-rata FDI tiap tahun seperti tersaji pada Tabel 3. Rasio arus masuk FDI dibagi GDP cenderung mengalami penurunan. FDI dari tahun 2005 hingga 2006 mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2007 hingga 2012 memiliki tren yang menurun dan kemudian naik lagi di tahun 2013. Pada tahun 2005 sebesar 4,7% terus menurun hingga 3,6% pada tahun 2013. Hal ini salah satunya dipicu oleh rata-rata GDP yang terus meningkat di negara-negara sampel.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Tahun 2005-2013

TAHUN FDI/GDP TAX ADOPT LN_SIZE GDP_PC OPENNESS ICT CPI
2005 0.047 32.832 0.955 25.260 11412.452 104.650 16.918 39.832
2006 0.061 32.819 0.955 25.419 12384.794 103.636 19.729 39.972
2007 0.059 32.555 1.091 25.588 13348.908 103.523 24.967 38.745
2008 0.048 32.191 1.318 25.781 14854.638 104.702 28.404 40.017
2009 0.040 31.637 1.364 25.734 13015.866 93.900 30.977 40.108
2010 0.040 30.409 1.500 25.899 14416.339 96.996 35.650 39.790
2011 0.035 30.532 1.545 26.058 16218.373 101.757 40.095 39.972
2012 0.035 30.009 1.636 26.123 16628.437 103.240 43.470 42.426
2013 0.036 30.132 1.636 26.179 16975.582 101.335 46.318 42.199

Sumber: Olahan penulis

Dari 22 negara sampel penelitian, rentang variasi tarif pajak efektif di setiap negara cukup jauh. Nilai minimum tarif pajak efektif adalah 11,3% yaitu di negara Qatar selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Nilai maksimum sebesar 49,3% yaitu tarif pajak efektif di negara China dan India pada tahun 2005 hingga 2011. Nilai rata-rata tarif pajak efektif pada seluruh sampel penelitian adalah 31,4%. Berdasarkan Tabel 3 rata-rata tarif pajak efektif mengalami tren penurunan dari tahun 2005 hingga tahun 2013 kecuali pada tahun 2011. Bahrain mengalami penurunan tarif pajak efektif pada tahun 2010 dari 14,7% menjadi 13,5%. Brunei Darussalam juga mengalami penurunan tarif pajak efektif yang cukup jauh sebesar 30,1% pada tahun 2009 menjadi 15,7% pada tahun 2010. Israel dan Jordan pun mengalami tren penurunan tarif pajak efektif yang sama.

Tingkat adopsi IFRS di negara-negara berkembang juga selaras dengan meningkatnya  jumlah negara yang mengadopsi IFRS di dunia berdasarkan IFRS jurisdiction profile.

Gambar 1. Skor Adopsi IFRS tahun 2005 s.d. 2013

Skor “2” diberikan untuk negara yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: (1) negara yang telah melakukan adopsi penuh terhadap IFRS, (2) negara yang mewajibkan penggunaan IFRS bagi seluruh perusahaan listed di negaranya, (3) negara yang  memiliki standar akuntansi lokal yang secara substansial telah sesuai dengan IFRS. Skor “1” diberikan untuk negara yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: (1) negara dimana IFRS diizinkan untuk digunakan secara voluntary sebagai standar pelaporan akuntansi bagi perusahaan di negaranya, (2) negara yang mewajibkan pengggunaan IFRS sebagai standar akuntansi untuk industri tertentu, (3) negara yang dalam penyusunan standar akuntansi lokal merujuk pada IFRS sehingga terdapat beberapa bagian standar lokalnya diadopsi dari IFRS. Skor “0” diberikan untuk negara yang tidak mengizinkan penggunaan IFRS sebagai standar laporan keuangan di negaranya.

Pada tahun 2005 sebanyak 6 negara sampel telah melakukan adopsi IFRS secara penuh maupun mengizinkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di negaranya. Terdapat 9 negara yang mulai mengadopsi IFRS dalam standar laporan keuangan negaranya maupun mengizinkan penggunaan IFRS bagi jenis industri tertentu, dan terdapat 7 negara yang belum melakukan konvergensi IFRS. Jumlah negara yang mengadopsi IFRS ini terus meningkat. Pada tahun 2013 seluruh negara sampel penelitian ini telah mengizinkan penggunaan IFRS sebagai standar pelaporan keuangan di negaranya, mengacu kepada IFRS dalam penyusunan standarnya dan 14 negara yang telah mengadopsi IFRS secara penuh maupun yang telah memiliki GAAP lokal yang secara substansial telah sama dengan IFRS.

Hasil Regresi

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, ditemukan bahwa data mengalami masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Maka untuk mengatasi masalah ini digunakan random effect GLS dalam melakukan regresi. Ringkasan hasil regresi ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Model Penelitian

Variabel Hipotesis Koefisien Std. Error t-Statistic Prob
C -0.06829 0.06873 -0.99350 0.32173
TAX -0.00094 0.00040 -2.35203 0.01969**
ADOPT + 0.00463 0.00248 1.86871 0.06320*
SIZE + 0.00351 0.00212 1.65277 0.10003
GDP_PC + 0.00000 0.00000 2.00742 0.04612**
OPENNESS + 0.00050 0.00015 3.46458 0.00066***
ICT + -0.00128 0.00014 -9.33211 0.00000***
CPI + 0.00050 0.00057 0.87943 0.38028
R-squared 0.322411     Prob (F) 0.00000
Adjusted R 0.297447 Observations 198
S.E.Regression 0.021107        

Definisi variabel: TAX = Tarif pajak efektif rata-rata di suatu negara (merupakan persentase beban pajak terhadap total income), ADOPT = Skor “2” diberikan untuk negara yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: (1) negara yang telah melakukan adopsi penuh terhadap IFRS, (2) negara yang mewajibkan penggunaan IFRS bagi seluruh perusahaan listed di negaranya, (3) negara yang  memiliki standar akuntansi lokal yang secara substansial telah sesuai dengan IFRS. Skor “1” diberikan untuk negara yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: (1) negara dimana IFRS diizinkan untuk digunakan secara voluntary sebagai standar pelaporan akuntansi bagi perusahaan di negaranya, (2) negara yang mewajibkan pengggunaan IFRS sebagai standar akuntansi untuk industri tertentu, (3) negara yang dalam penyusunan standar akuntansi lokal merujuk pada IFRS sehingga terdapat beberapa bagian standar lokalnya diadopsi dari IFRS. Skor “0” diberikan untuk negara yang tidak mengizinkan penggunaan IFRS sebagai standar laporan keuangan di negaranya., SIZE = Logaritma natural GDP. GDP merupakan jumlah gross value added oleh semua produsen di negara tersebut, GDP_PC = Total GDP perkapita suatu negara, OPENNESS = Dihitung berdasarkan jumlah ekspor dan impor dibandingkan dengan GDP, ICT = merupakan jumlah rata-rata pengguna internet (per 100 orang) di suatu negara, CPI = Corruption Perception Index di suatu negara

Pada tabel 4 disajikan nilai Prob F yang menunjukkan tingkat signifikansi model. Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.0000 menjelaskan bahwa berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan tingkat keyakinan hingga 99%, variabel-variabel independen yaitu tarif pajak, tingkat adopsi IFRS, serta variabel kontrol yaitu ukuran pasar, tingkat pembangunan ekonomi, keterbukaan perekonomian, teknologi informasi dan komunikasi, serta level of governance di suatu negara secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI. Pada tabel 4.4 koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R-squared adalah 0,297 sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh sebesar 29,7% terhadap variabel dependen yaitu arus masuk FDI, sedangkan faktor-faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 70,3% terhadap arus masuk FDI.

Pembahasan

 

Seluruh variabel kontrol signifikan secara individu dalam mempengaruhi nilai arus masuk FDI di negara-negara berkembang, kecuali level of governance. Ukuran pasar di suatu negara berpengaruh positif terhadap FDI yang masuk. Hal ini selaras dengan literatur oleh UNCTAD dimana para investor memiliki motif market-seeking dalam pengambilan keputusannya untuk melakukan FDI di negara lain. Tingkat pembangunan ekonomi juga berpengaruh positif. Selaras dengan hasil penelitian oleh Taylor (2000), Chakrabarti (2001) pada (Nunnenkamp dan Spatz, 2002), semakin tinggi pembangunan ekonomi dimana kesejahteraan masyarakat di suatu negara meningkat, maka akan menaikkan tingkat konsumsi barang dan jasa di negara tersebut, sehingga hal ini menjadi potensi pasar yang baik. FDI dengan motif market-seeking akan menyasar negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Keterbukaan perekonomian di suatu negara menghasilkan hubungan positif terhadap FDI. Kebijakan perdagangan open-door akan mendorong pertumbuhan FDI di host country. Hasil penelitian ini mendukung penelitan sebelumnya oleh Buckley, Forsan, & Munjal (2012) dan Bartels et al. (2013) tentang pentingnya faktor institusional yang akan meningkatkan aliran masuk FDI di host ocuntry.

Hasil penelitian ini menyatakan hubungan positif antara tingkat tata kelola di suatu negara dan FDI, namun tidak signifikan. Di negara-negara berkembang Asia, FDI dengan motif ­resource-seeking lebih banyak dijumpai. Untuk itu, tingkat tata kelola pemerintahan di suatu negara tidak berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hubungan negatif antara infrastruktur dan aliran masuk FDI di negara-negara berkembang di Asia. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nnadi (2015) terhadap hubungan infrastruktur dengan arus masuk FDI di negara-negara Afrika, variabel infrastruktur berhubungan negatif dikarenakan dalam hal majunya infrastruktur di suatu negara, akan mengakibatkan semakin tingginya modal yang diperlukan untuk berproduksi di negara tersebut, sedangkan untuk negara-negara berkembang di Asia, yang seringkali menjadi motif para investor asing untuk menanamkan modal adalah ketersediaan sumber daya produksi yang lebih murah atau yang disebut resource-seeking FDI.

Sesuai dengan Hipotesis 1, hasil penelitian menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap arus masuk FDI di suatu negara. Semakin rendah tarif pajak di suatu negara akan dapat meningkatkan arus masuk FDI di negara tersebut. Korelasi negatif ini selaras dengan hasil penelitian Hartman (1985) yang pertama kali meneliti pengaruh tarif pajak terhadap FDI, De Mooij dan Enderven (2005), serta talpos dan Vancu (2009). Hasil ini juga sesuai dengan paradigma yang dibangun oleh Dunning. Motivasi investor FDI tidak lepas dari alasan untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi. Berdasarkan paradigma OLI, tarif pajak di suatu negara menjadi salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi di negara tersebut dari sisi location advantage. Insentif berupa pengurangan tarif pajak merupakan langkah efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk menarik modal asing masuk ke negaranya.

Keputusan negara dalam mengadopsi IFRS dalam standar pelaporan akuntansi di negaranya berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI dengan signifikansi 10% seperti dinyatakan dalam hipotesis dua. Peningkatan kegiatan bisnis global merupakan bagian yang semakin penting dari perekonomian dunia. Salah satu aspek yang mendasar dari kegiatan ini berkaitan dengan FDI. Investasi asing sangat penting khususnya bagi negara-negara dengan karakter tertentu seperti negara-negara yang perekonomiannya dalam tahap berkembang. FDI memberikan dorongan ekonomi untuk perekonomian di negara-negara tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, IFRS diadopsi oleh negara, terutama negara berkembang, memiliki dampak positif terhadap arus masuk FDI ke negara tersebut.

Kesimpulan dan Implikasi

 Hasil penelitian ini menunjukkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap arus masuk FDI dan adopsi IFRS di negara-negara berkembang di Asia berpengaruh positif terhadap arus FDI yang masuk ke negara tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai regulator bahwa penetapan tarif pajak efektif yang cukup rendah secara signifikan dapat meningkatkan arus masuk FDI di negara tersebut. Namun tidak dapat diabaikan juga faktor-faktor lainnya yang secara signifikan juga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara, seperti ukuran pasar, pembangunan ekonomi, keterbukaan perekonomian, serta level of governance di negara tersebut. Untuk itu kebijakan mengenai tarif pajak yang efektif juga harus beriringan dengan pengkondisian faktor-faktor penentu FDI lainnya.

Hasil penelitian terkait pengaruh adopsi IFRS dan FDI diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan badan penyusun standar di negara-negara berkembang mengenai urgensi konvergensi IFRS yang dilakukan serta strategi yang dipilih dalam melakukan adopsi IFRS.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

 

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah dalam penggunaan skor yang sederhana dalam pengukuran tingkat adopsi IFRS di tiap-tiap negara sampel sehingga tidak mampu mengukur secara akurat tingkat adopi IFRS di setiap negara.  Untuk itu, dalam penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk menggunakan pengukuran yang lebih rinci mengenai tingkat adopsi IFRS misalnya dengan membedah standar pelaporan akuntansi di tiap-tiap negara sebagai ukuran adopsi IFRS di negara tersebut.

Selain itu, ketersediaan data dalam pengukuran variabel level of governance juga merupakan keterbatasan sehingga dalam mengukur variabel ini, proksi yang digunakan hanya Corruption Perception Index. Dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi tambahan untuk pengukuran variabel level of governance, seperti hukum yang mengatur perlindungan investor, peraturan yang mendukung kemudahan berinvestasi, serta proksi lain yang mampu menggambarkan level of governance di suatu negara.

Daftar Referensi

Akisik, O. 2008. Accounting standards, corporate governance, and foreign direct investments: The experience of emerging market economies. Research in Accounting in Emerging Economies, 8, 157–187.

Aljifri, Khaled., dan Hussein Khasharmeh. 2006. An investigation into the suitability of the international accounting standards to the United Arab Emirates Environment. International Business Review, 15, 505–526.

Amiram, D. 2012. Financial information globalization and foreign investment decisions. Journal of International Accounting Research, 11(2), 25–37.

Babío-Arcay, M.R., & Muiño-Vázquez, M.F. 2005. Corporate characteristics, governance rules and the extent of voluntary disclosure in Spain. Advances in Accounting, 21, 299–331.

Bartels, F.L., Napolitano, F., &Tissi, N.E. 2013. FDI in Sub-Sahara Africa: A longitudinalperspective on location-specific factors (2003–2010). International Business Review.

Barth, M., W. Landsman, dan M. Lang., 2007. International Accounting Standards and Accounting Quality, Working paper, Stanford University and University of North Carolina.

Buckley, P. J., Forsans, N., &Munjal, S. 2012. Host–home country linkages and host–home country specific advantages as determinants of foreign acquisitions by Indian firms. International Business Review, 21(5): 878-890.

Chakrabarti, A., 2001. The Determinants of Foreign Direct Investments: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions. Kyklos, 54(1), 89-114.

Chen, C.J.P., Ding, Y., & Xu, B. 2014. The convergence of accounting standards and foreign direct investment. International Journal of Accounting, 49(1), 53–86.

Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. 2008. Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences. Journal of Accounting Research, 46, 1085–1142.

Deloitte. 2015. http://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/use-of-ifrs (diakses 3 November 2015).

Devereux, Michael P., dan Rachael Griffith.2002. The Impact of Corporate Taxation on location of capital: a review. Swedish Economic Policy Review, 9, 79-102.

Devereux, M.P. dan Griffith, R. 2003.Evaluating tax policy for location decisions.International Tax and Public Finance, 10, 107-126.

Devereux, M.P. dan Hubbard, G.R. 2003.Taxing multinationals.International Tax and Public Finance, 10, 469-487.

Devereux, M.P., Lockwood, B. danRedoano, M. 2008. Do countries compete over tax rates? Journal of Public Economics, 92, 1210-1235.

De Mooij, R.A., Enderveen, S., 2005.Explaining the Variation in Empirical Estimates of Tax Elasticities of Foreign Direct Investment.

Djankov, S.,Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., danShleifer, A. 2010. The Effect of Corporate Taxes on Investment and Enterpreneurship. American Economic Journal, Macroeconomics, 2(3), 31-64.

Dunning, J. H. 2006. Comment on Dragon multinationals: New players in 21st century globalization. Asia Pacific Journal of Management, 23(2): 139-141.

Gordon, Lawrence A., Martin P. Loeb, danWenjie Zhu. 2012. The impact of IFRS adoption on foreign direct investment. Journal of Accounting and Public Policy, 31(4), 374–398.

Gresilova, Ina. 2013. Chicken or Egg?The Relationship between IFRS Adoption and FDI. Thesis: Kyiv School of Economics.

Hansen, H., Rand, J., 2006. On the Causal Links Between FDI and Growth in Developing Countries. The World Economy, 29(1), 21-41.

Hartman, D.G. 1985. Tax Policy and Foreign Direct Investment.Journal of Public Economics, 26(1), 107-121.

Hunady, Jan dan Marta Orviska. 2014. Determinants of Foreign Direct Investment in EU Countries – Do Corporate Taxes Really Matter? Procedia Economics adn Finance, 12, 243-250.

IFRS. 2015. Jurisdiction Profile. http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx (diakses 3 November 2015)

Johnson, A., 2006. The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth.CESIS Electronic Working Paper58.

Kathryn, C., 2005. IFRS and M&A: More transparency but at a cost. International Financial Law Review, 24(7), 56–58.

Lasmin, Damian. 2012. The unwanted effects of international financial reporting standards (IFRS) adoption on international trade and investments in developing countries. Journal of Economics and Economic Education Research, 13(1), 1-14.

Márquez-Ramos, Laura. 2008. The Effect of IFRS Adoption on Trade and Foreign Direct Investments. International Trade and Finance Association Conference Papers 1124, International Trade and Finance Association.

Márquez-Ramos, Laura. 2011. European accounting harmonization: Consequences of IFRS adoption on trade in goods and foreign direct investments. Emerging Markets Finance and Trade, 47(4), 42-57.

Moosa, I. A. 2002. Foreign Direct Investment Theory, evidence, and practice. New York: Palgrave.

Nnadi, M., & Soobaroyen, T. 2015. International financial reporting standards and foreign direct investment: The case of Africa, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting.

Nunnenkamp, P., &Spatz, J. 2002. Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization Changed the Rules of Game?Kiel Institute.

OECD. 2007. Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, OECD Tax Policy Studies No.17

Panggabean, Rosinta Ria. 2007. Studi Banding PSAK dengan IFRS: Menghadapi Penerapan IFRS secara Menyeluruh di Indonesia. Tesis S2 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

PwC. 2015. IFRS adoption by Country. http://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/publications/ifrs-status-country.html (diakses 3 November 2015).

Razin, A., Sadka, E. dan Yuen, C.W. 1999. Excessive FDI Flows Under Asymmetric Information. NBER Working Paper No.7400.

Slemrod, J., 1991. Tax Effects on Foreign Direct Investment in the United States: Evidence from a Cross-Country Comparison dalamRazin, Slemrod, A. (Ed.) Taxation in the Global Economy, Chicago, IL: University of Chicago Press, 79-122.

Talpos, I., Vancu, I. 2009. Corporate Income Taxation Effects on Investment Decisions in The European Union. AnnalesUniversitatisApulensis Series Oeconomic, 11(1),51.

Taylor, Christopher. 2000. The Impact of Host Country Government Policy on US Multinational Investment Decesions. World Economy, 23(5), 635-647.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2014. World investment report.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2015. World investment report.

Wei, Shang-Jin. 2000. Natural Openness and Good Government. World Bank Working Paper 2411.

Wheeler, D., Mody, A. 1992. International Investment Location Decisions: The Case of U.S. firms. Journal of International Economics, 33, 57-76.

Wilson, John D. 1999. Theories of tax competition. National Tax Journal, 52, 269-304.

Zhu, H., Eden, L., Miller, S.R., Thomas, D.E., & Fields, P. 2012. Host-country location decisions of earlymovers and latecomers: The role of local density and experiential learning. International Business Review, 21, 145–155.

By | 2017-03-27T13:46:39+00:00 July 31st, 2012|Categories: artikel|Tags: , , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment