Kesadaran Fiskal

//Kesadaran Fiskal

Kesadaran Fiskal

oleh : Muksin SST
Pegawai pada Kementerian Keuangan RI, Pengajar Brevet Pajak PPA FEUI

APBN 2015 memiliki posisi penting dan unik karena disususn pada tahun transisi pemerintahan, bersifat baseline budget, yaitu disusun hanya berdasarkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, memberikan ruang gerak pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program sesuai platform, visi, dan misi yang direncanakan. Yang tidak kalah pentingnya, APBN 2015 ini adalah tahun pertama dialokasikannya Dana Desa.
Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi (Asian Development Bank, 1999), dalam konteks manajemen keuangan publik, APBN haruslah menjadi cerminan dari keputusan atau pilihan ekonomi dan sosial suatu negara. Ditetapkannya UU No 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015 merupakan cerminan keputusan bersama antara wakil rakyat dan pemerintah. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Negara memerlukan sumber pembiayaan untuk dialokasikan ke pos-pos pengeluaran dengan responsif, efektif, dan efisien.

Tugas pemerintahan secara umum telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social. APBN 2015 menjadi cerminan keputusan dan pilihan publik dalam kehidupan bernegara dan dikuantifikasi secara nominal (fiskal) dalam satu tahun berjalan pada 2015.

APBN merupakan cerminan dari orientasi ekonomi, sasaran strategis, pilihan kebijakan, dan secara umum kebijakan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bentuk perlindungan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh pemerintah dijabarkan dalam APBN kita di sisi pengeluaran. Belanja Negara pada 2015 dianggarkan Rp 2.039,5 triliun yang didistribusikan untuk belanja kementerian negara/lembaga Rp 647,3 triliun (32 persen), transfer ke daerah Rp 38,0 triliun (31 persen), subsidi Rp 414 triliun (20 persen), pembayaran bunga utang Rp 152 triliun (8 persen), belanja lainnya Rp 178,4 triliun (9 persen), dan Dana Desa Rp 9,1 triliun.
Di sisi pengeluaran, alokasi belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun dibagi berdasarkan fungsi pelayanan umum (64 persen), fungsi pendidikan (10,5 persen), fungsi ekonomi (10,3 persen), fungsi pertahanan (7 persen), fungsi ketertiban dan keamanan (3,3 persen), fungsi kesehatan (1,5 persen), fungsi perumahan dan fasilitas umum (1,5 persen), fungsi lingkungan hidup (0,8 persen), fungsi perlindungan social (0,6 persen), fungsi agama (0,4 persen), dan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif (0,1 persen) (Budget 2015 in Brief, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan).
Sebagai instrument kebijakan, pengeluaran Negara harus menmenuhi tiga unsure tujuan fiskal: stabilitas keuanga, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan alokasi dana masyarakat dalam beberapa sektor serta penggunaan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien.
Dari sisi pendapatan Negara komposisi penerimaan 2015 terbesar disumbang dari penerimaan pajak Rp 1.201,7 triliun (67 persen), disusul penerimaan Negara bukan pajak 23 persen, kepabeanan dan cukai 10 persen, dan sisanya dari penerimaan hibah. Dalam APBN 2015 digariskan kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menggali potensi wajib pajak orang pribadi, golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta sektor montrable.
Kebijakan optimalisasi penerimaan pajak perlu didukung tingginya kesadaran warga Negara untuk membayar pajak. Kontribusi wajib kepada Negara dalam bentuk pembayaran pajak bias dijelaskan, salah satunya dengan teori asuransi. Menurut teori ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi asuransi dari tertanggung kepada penanggung. Pembayar pajak mempunyai kepentingan bahwa hak-hak dasar selaku warga Negara dijamin dan dilindungi Negara. Jaminan atas hak-hak dasar itu diselenggarakan oleh Negara dan neagara wajib menyediakan suplai barang jasa untuk kepentingan publik.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terlaksananya penyelenggaraan negara yang dirancang dalam APBN memerlukan kesadaran fiskal dari dua sisi, yakni sisi pengeluaran Negara dan sisi pendapatan.

Dari sisi pengeluaran, segala sumber daya yang dikeluarkan dari APBN dalam konteks kenegaraan merupakan perwujudan dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sasaran kunci dalam manajemen anggaran belanja Negara berupa disiplin fiskal (kontrol terhadap pengeluaran Negara), alokasi dan mobilisasi sumber daya, serta manajemen operasional pengelolaan APBN harus ditujukan untuk visi kenegaraan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia.
Dari sisi pendapatan, Negara dalam menjalankan roda pemerintahan memerlukan kontribusi dari warga Negara dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya. Prestasi atau imbalan atas kontribusi tidak langsung dinikmati oleh penduduk dan warga Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik.

Dua sisi kesadaran fiskal, pemerintah selaku pengguna dan pelaksana anggaran Negara serta warga negara selaku kontributor utama penyedia anggaran Negara seperti dua sisi mata uang. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hak dan kewajibannya.

Negara berhak memungut pajak dari warga Negara sebagai kontribusi pembiayaan penyelenggaraan Negara dan sebagai gantinya Negara wajib memberikan jaminan perlindungan, kesejahteraan umum dan pendidikan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik. Sebaliknya, warga Negara wajib memberikan kontribusi yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tanpa imbalan atau prestasi secara langsung untuk keperluan Negara. Sebagai gantinya warga Negara berhak atas jaminan pemenuhan hak-hak dasar warga Negara berdasarkan konstitusi.
Dengan dua sisi kesadaran fiskal tersebut, akan terjadi simbiosis mutualisme antara Negara dan warga Negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

By | 2017-03-27T13:36:54+00:00 March 13th, 2017|Categories: artikel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment